Tindakan Represif terhadap Mahasiswa Sultra di Jakarta Dikecam: Pemerintah Tak Seharusnya Bersikap Arogan
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara dalam menanggapi aspirasi mahasiswa asal Sultra di Jakarta menuai sorotan tajam. Alih-alih berdialog secara terbuka, aspirasi para mahasiswa justru dijawab dengan tindakan represif yang dinilai arogan dan tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin.
Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 8 Oktober 2025saat puluhan pelajar asal Sulawesi Tenggara yang tengah menempuh pendidikan di Jakarta mendatangi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sultra di Jalan Sumenep, Jakarta Pusat.
Mereka memperjelas kejelasan terkait janji Gubernur Sultra, Andi Sumangerukkayang sebelumnya berkomitmen akan membangun asrama mahasiswa Sultra di Jakarta.
Namun, harapan untuk berdialog dan mendapatkan penjelasan berakhir mengecewakan. Bukannya ditemui atau diberi ruang komunikasi, para mahasiswa justru diamankan aparat kepolisian dengan cara yang dianggap berlebihan.
Dari rekaman video yang beredar, terlihat sejumlah aparat bertindak kasar terhadap siswa. Seorang siswa tampak dicekik, diseret, dan didorong keluar dari kantor penghubung. Bahkan, dalam salah satu adegan, kepala seorang mahasiswa terjepit pintu mobil berlogo Pemprov Sultra saat dipaksa masuk ke dalam kendaraan tersebut.
Tindakan aparat dan sikap Pemprov Sultra itu pun menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Anggota DPR RI Ridwan Bae, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonteserta Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Sultra, La Ode Tuangge.
“Itu tindakan pemimpin diktator. Cara-cara pemerintah seperti ini sama saja dengan rezim Kim Jong-un. Saya mengecam keras tindakan tersebut,” ujar La Ode Tuangge.
La Ode menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menanggapi aspirasi mahasiswa dengan pendekatan intelektual, bukan dengan tangan besi.
“Pemerintah ini diisi oleh orang-orang terpelajar, begitu juga mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Seharusnya penyelesaiannya dilakukan secara santun dan intelek, bukan dengan kekerasan,” tegasnya.
La Ode Tuangge juga menyayangkan tindakan pelaporan terhadap sekitar 80 siswa yang diamankan aparat. Ia mendesak agar Pemprov Sultra mencabut laporan tersebut dan menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan.
“Mereka itu anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita sendiri. Hadapi dengan sopan, jangan arogan. Saya minta laporan itu segera dicabut,” tutupnya.
Laporan: Redaksi
About the Author
