Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Fondasi Ekonomi Syariah Kuat, Tapi Implementasi Masih Tertatih
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabu Subianto menunjukkan bahwa landasan kebijakan syariah ekonomi Indonesia telah dibangun cukup kokoh secara kontekstual, namun masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya.
Hal itu disampaikan oleh Handi Risza Idris, SE, M.Ec.Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah (CSED) INDEFdalam diskusi “Evaluasi Ekonomi Syariah dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo”, di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Menurut Handi, arah kebijakan ekonomi syariah sudah jelas dan terintegrasi di dalamnya RPJPN 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029termasuk dengan pembentukan dua lembaga strategis, yakni Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Secara konseptualnya kuat, tapi di lapangan belum tampak konsistensi implementasinya,” ujar Handi.
Ia menyoroti bahwa program-program prioritas nasional, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)belum sepenuhnya diterapkan skema halal atau sertifikasi halal. Padahal, kedua program tersebut seharusnya menjadi model penerapan rantai nilai halal (halal value chain) yang terintegrasi.
Handi menambahkan, untuk mengoptimalkan potensi industri halal global yang diperkirakan mencapai US$ 3,36 triliun pada tahun 2028Indonesia perlu mengambil langkah industrialisasi yang lebih agresif.
Ia memberikan empat strategi utama:
Menetapkan industri halal sebagai program strategis nasional dengan peta jalan (roadmap) terpadu;
Membicarakan Kawasan Industri Halal (KIH) secara terintegrasi;
Mewajibkan prinsip rantai nilai halal dalam program nasional seperti MBG dan KDMP; serta
Mendorong omnibus law ekonomi syariah untuk menciptakan kepastian hukum dan sinkronisasi kementerian/lembaga.
“Tanpa regulasi payung yang kuat, kita sulit mencapai cita-cita menjadi pusat ekonomi syariah dunia,” tegasnya.
Perbankan Syariah Tumbuh, Tapi Pangsa Pasar Masih Stagnan
Sementara itu, Prof. Nur Hidayah, Ph.DKepala CSED INDEF, menilai kinerja perbankan syariah selama satu tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan capaian positif namun masih belum optimal.
Pertumbuhan pembiayaan syariah tercatat mencapai 8,13% (YoY) — lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Capaian ini didorong oleh sejumlah strategi kebijakan, antara lain:
Penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di Himbara,
Pendirian Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai jangkar keduadan
Peluncuran Bullion Bank sebagai upaya memperkuat likuiditas industri.
“Kebijakan likuiditas ini berhasil menurunkan biaya dana dan memperluas pembiayaan sektor produktif, meskipun perlu pengawasan syariah yang ketat untuk mencegah risiko selalu hijau,” jelas Nur Hidayah.
Namun, di sisi lain, tantangan besar masih membayangi. Pangsa pasar (pangsa pasar) perbankan syariah masih stagnan di 7,7%sementara transformasi KNEKS menjadi Badan Ekonomi Syariah nasional belum terealisasi, dan koordinasi kelembagaan masih lemah.
Untuk tahun 2026, Nur Hidayah merekomendasikan:
Pembentukan badan tunggal penggerak ekonomi syariah;
Transparansi penyaluran dana Rp200 triliun;
Penguatan peran BSN dalam pembiayaan UMKM halal; serta
Inovasi produk ZISWAF (seperti Sukuk Ritel Inklusif Amanah dan Deposito Terkait Wakaf Korporasi) guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Fondasi Rumah Tangga Jadi Kunci Ekonomi Syariah
Sementara itu, Prof.Dr. Murniati Mukhlisin, M.AccPeneliti CSED INDEF, menegaskan bahwa yayasan utama ekonomi syariah sebenarnya terletak pada kesejahteraan rumah tangga dan literasi keuangan syariah masyarakat.
Tingkat literasi keuangan syariah Indonesia yang masih rendah, yakni 43,42%serta kesenjangan digital yang luas menjadi tantangan utama dalam memperluas ekonomi syariah yang inklusif.
“Masalahnya bukan hanya pada regulasi, tapi juga pada eksekusi. Fragmentasi kelembagaan antara KNEKS, BPJPH, dan kementerian daerah memicu tumpang tindih kebijakan dan implementasi yang tidak merata,” ujar Murniati.
Untuk memperkuat kontribusi ekosistem halal yang saat ini mencapai Rp9,827 triliun terhadap PDB nasionalia menekankan perlunya langkah-langkah strategis seperti:
Integrasi tata kelola ekonomi syariah,
Pengembangan Dasbor Data Halal Nasionalserta
Sinergi pembiayaan yang tepat sasaran bagi UMKM dan rumah tangga.
“Tujuan pada akhirnya bukan sekadar angka pertumbuhan, tetapi kesejahteraan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Laporan: Redaksi
About the Author
