SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Paramadina Graduate School of Diplomacy, bekerja sama dengan Indian Space Association (ISpA) dan South ASEAN International Advocacy & Consultancy (SAIAC), menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Equitable and Access to Space and Satellite” di Kampus Universitas Paramadina, Trinity Tower Lantai 45, Jakarta, Jum’at 8 November 2025
Acara ini mempertemukan sejarawan, praktisi, dan diplomat dari india dan India untuk membahas isu-isu strategis mengenai keadilan akses terhadap ruang angkasa dan teknologi satelit di kawasan Asia.
Iin Mayasari, Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, menegaskan bahwa ruang angkasa kini menjadi domain strategis kelima setelah darat, laut, udara, dan siber.
“Dulu kita hanya berbicara tentang udara, darat, dan laut. Kini kita mengakui domain keempat dunia siber dan domain kelima yang sesungguhnya, yaitu ruang angkasa,” ujarnya.
Menurut Prof. Iin, ruang angkasa telah menjadi fondasi penting bagi kehidupan modern, dari sistem navigasi GPS hingga peringatan dini bencana. Ia menekankan bahwa pengelolaan ruang angkasa harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, industri, dan akademisi.
“Ruang angkasa bukan sekadar simbol kemajuan teknologi, tetapi fondasi pelestarian dan keselamatan nasional,” tegasnya.
Shaanti Shamdasani, Presiden SAIAC Chair sekaligus pendiri ThinkGroup Asia, menyoroti pentingnya literasi ruang angkasa di kalangan publik dan media.
“Ketika kita berbicara tentang transformasi digital, kita sebenarnya sedang berbicara tentang ketergantungan terhadap satelit dan spektrum orbit,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa ketimpangan akses antara negara maju dan berkembang menjadi tantangan besar yang harus dijawab melalui kerja sama internasional berbasis keadilan dan kesetaraan.
Sebagai Pembicara Utama, Letjen AK Bhatt, Direktur Jenderal Indian Space Association (ISpA), memaparkan perjalanan panjang India dalam membangun program antariksa nasional.
“Fokus kami selalu sederhana: bagaimana teknologi antariksa dapat membantu kehidupan rakyat, bukan sekadar mencapai planet lain,” ungkapnya.
India, dengan anggaran terbatas, berhasil menjadi salah satu negara yang mendaratkan wahana di kutub selatan bulan dan kini menumbuhkan ratusan startup ruang angkasa yang menggerakkan anak muda.
Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara agar kemajuan ekonomi ruang angkasa dapat dinikmati bersama.
Shantanu K. Bansal, pendiri Indian Aerospace and Defense News (IADN), tekanan peran penting media dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu antariksa.
Melalui platform digital IADN, ia mengembangkan jurnalisme berbasis data dan analisis untuk meningkatkan literasi sains di kalangan masyarakat.
Sementara itu, Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih, Direktur Eksekutif Badan Antariksa Indonesia (INASA) – BRIN, menjelaskan arah kebijakan ruang angkasa nasional dan pentingnya pengelolaan sampah antariksa serta peningkatan kesadaran situasional ruang angkasa.
“Aktivitas manusia di luar angkasa semakin padat. Keberlanjutan akses ruang angkasa adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Menutup diskusi, Wachid Ridwan, Sekretaris Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, menyoroti isu tata kelola global ruang angkasa (space governance).
“Kita harus memandang ruang angkasa sebagai warisan bersama umat manusia, wilayah seluruh umat manusia. Diplomasi yang adil dan kolaboratif menjadi suatu keharusan,” tegasnya.
Menurutnya, universitas memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memahami pentingnya tata kelola ruang angkasa yang etis dan berkeadilan.