Akademisi: Pidato Prabowo di WEF Davos 2026 Tawarkan Arah Pembangunan Strategis dan Kerja Sama Global Berkeadilan
SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Sejumlah sejarawan dari berbagai disiplin ilmu memberikan pandangan kritis dan apresiatif terhadap pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam forum World Economic Forum (WEF) Davos 2026 yang digelar di Swiss.
Pidato tersebut dinilai tidak sekadar menyampaikan pesan diplomasi global, tetapi juga memuat arah pembangunan nasional yang strategis serta membuka ruang kerja sama internasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Akademisi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai pidato Presiden Prabowo sebagai sebuah proposal terbuka bagi penguatan kemitraan internasional.
Menurut Teguh, Presiden Prabowo secara lugas menguraikan berbagai persoalan yang masih dihadapi Indonesia sebagai warisan pemerintahan sebelumnya. Namun, pada saat yang sama, Prabowo juga memaparkan capaian-capaian pemerintahannya yang konkret dalam merespons dan mengatasi permasalahan tersebut.
“Pemaparan Presiden Prabowo mempertegas distingsi antara praktik Greedynomics atau ekonomi keserakahan yang telah menimbulkan kerusakan di berbagai sektor, dengan praktik Prabowonomics yang sejauh ini relatif berhasil mengurangi kerusakan-kerusakan tersebut,” ujar Teguh kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).
Ia menilai pidato Prabowo di Davos sebagai deklarasi pembangunan Indonesia yang menjanjikan kerja sama dan kemitraan yang adil di tingkat global. Oleh karena itu, pidato tersebut dinilai layak dijadikan referensi kebijakan lintas sektor.
“Pidato ini seharusnya menjadi semacam pedoman bagi seluruh lembaga pemerintahan, dari pusat hingga daerah, agar semua pengambil kebijakan bergerak dengan semangat yang sama dan arah pembangunan yang sejalan dengan Presiden,” tambahnya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Betty Tresnawaty, S.Sos., MIKom., menyoroti strategi komunikasi Presiden Prabowo yang dinilainya persuasif, terstruktur, dan efektif untuk audiens global.
Menurut Prof Betty, Presiden Prabowo mampu mengombinasikan data konkret seperti menyediakan 59,8 juta porsi makanan bergizi dan digitalisasi 288.000 sekolah dengan narasi emosional tentang kesejahteraan rakyat. Hal tersebut diperkuat dengan memposisikan Indonesia sebagai negara yang stabil di tengah wilayah global.
“Penggunaan retorika populis seperti istilah ekonomi keserakahan yang dikemas dalam bahasa komunikasi menunjukkan kemampuan alih kode yang cerdas. Dari perspektif nation branding, framing bahwa perdamaian adalah perdamaian adalah perdamaian yang merupakan positioning strategis yang membangun kredibilitas Indonesia di panggung internasional,” jelasnya.
Dari perspektif pendidikan nasional, Prof. Betty juga menilai gagasan Sekolah Rakyat dan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin sejalan dengan teori pendidikan kritis untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya pengawalan akademis dan peran masyarakat sipil.
“Infrastruktur digital tanpa peningkatan kapasitas guru akan kontraproduktif. Klaim keberhasilan juga perlu akurasi secara independen serta dijamin keinginannya sepanjang periode kepemimpinan. Sistem pendidikan harus dibangun berdasarkan standar kompetensi, bukan bergantung pada figur,” tegasnya.
Apresiasi serupa disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Prof. Dian Masyita. Ia menyoroti penegasan Presiden Prabowo bahwa perdamaian, stabilitas, dan dialog merupakan prasyarat utama pembangunan di tengah fragmentasi geopolitik dan pembangunan ekonomi global.
“Tanpa kepercayaan dan kerja sama antarnegara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global tidak akan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Indonesia diposisikan sebagai mitra yang menjunjung multilateralisme, toleransi, dan kontribusi aktif bagi stabilitas dunia,” ujarnya.
Di bidang ekonomi, Prof. Dian menilai konsep Prabowonomics yang mencerminkan strategi pembangunan berbasis integritas ekonomi, ketahanan nasional, dan pertumbuhan berkeadilan.
Hal itu diwujudkan melalui penguatan strategi industri, program sosial pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, serta pembentukan dana kekayaan negara Danantara untuk menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya penerapan kebijakan yang konsisten, terukur, dan berintegritas agar visi global tersebut tidak berhenti pada tataran retorika.
“Jika pesan Davos ini diwujudkan secara nyata, Indonesia tidak hanya dihormati karena visinya, tetapi juga diakui sebagai contoh kepemimpinan negara berkembang yang mampu mengubah gagasan global menjadi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Dr. (Cand.) Donie Kadewandana, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, menilai pidato Presiden Prabowo sebagai upaya menjembatani idealisme dengan realitas kebijakan publik. Ia melihat adanya paradigma besar pembangunan yang diletakkan di atas fondasi stabilitas politik, ekonomi, dan hukum.
Menurut Donie, pidato tersebut tidak terjebak pada retorika simbolik, melainkan menunjukkan hubungan kausal antara investasi sumber daya manusia melalui penyediaan gizi, kesehatan, dan pendidikan dengan daya saing ekonomi jangka panjang.
“Tantangan terbesarnya adalah konsistensi pelaksanaan. Namun secara substantif, pidato ini membawa harapan visioner bahwa pembangunan dilaksanakan sebagai proses berkelanjutan, bukan proyek jangka pendek,” tutupnya.
Secara keseluruhan, para pembelajar menilai pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026 sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia ingin tampil sebagai aktor global yang menawarkan stabilitas, kerja sama berkeadilan, serta visi pembangunan inklusif dan berorientasi jangka panjang.
Dalam pidato nasionalnya, Presiden Prabowo juga memaparkan kinerja dan capaian pemerintah Indonesia selama satu tahun terakhir, termasuk perkembangan ekonomi. Ia juga mengutip pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memberikan apresiasi terhadap ketahanan dan kinerja ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.***
About the Author
