Warga Werea dan Sambalagi Keluhkan Jalur Hauling PT IGIP, Debu hingga Pengalihan Jalan Dinilai Membayayakan
SUARASULTRA.COM | MOROWALI – Masyarakat Desa Werea dan Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mengeluhkan aktivitas pengangkutan yang dilakukan oleh PT International Green Industrial Park (PT IGIP), Sabtu (28/2/2026).
Diketahui, kawasan PT IGIP sebelumnya merupakan milik PT Anugrah Tambang Industri (PT ATI) yang kemudian ditransformasi menjadi kawasan industri hijau. Namun dalam perjalanannya, aktivitas operasional perusahaan disebut-sebut menimbulkan sejumlah permasalahan di tengah masyarakat.
Salah satu warga Desa Werea, Ruslan, mengungkapkan bahwa jalan provinsi menuju Werea yang sebelumnya melintasi jalur perbukitan kini dialihkan sementara. Namun, jalur pengalihan tersebut disebut digabung dengan jalan masyarakat dan jalur hauling milik perusahaan.
“Jalan provinsi mau ke Werea itu kan dulunya bergunung, itu dibuat dulu sementara transmisi jalan ke Werea, tapi sudah dicampur dengan jalan masyarakat dan jalur hauling mereka,” ujarnya saat diwawancarai melalui WhatsApp, Sabtu (28/2/2026).
Ia menambahkan alasan perusahaan tidak memisahkan jalur pengangkutan dengan jalan yang digunakan masyarakat demi keselamatan.
“Kenapa tidak dibagi saja, jalan masyarakat lain dan jalan pengangkutan perusahaan juga supaya lebih aman bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Ruslan, jalan yang saat ini digunakan masyarakat hanya dipinjamkan sementara oleh pihak perusahaan. Penggabungan jalur tersebut dinilai berbahaya, terutama karena kendaraan berat dengan intensitas tinggi.
“Itu jalur masyarakat yang dipinjamkan sementara oleh pihak perusahaan. Maksudku jangan digabung seperti itu. Ini berbahaya ketika jalur itu digabung,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga Desa Sambalagi yang enggan disebutkan namanya. Ia menyoroti fokus jalan provinsi yang diduga membuat jarak tempuh menjadi lebih jauh karena harus melintasi kawasan pegunungan dan hutan.
“Masalah transmisi jalan provinsi itu banyak masyarakat yang tidak setuju. Dari tadi hanya sekitar lima kilometer bisa dua kali lipat, dan itu melintasi gunung, hutan, dan tidak diketahui bagaimana kondisi di dalam hutan,” ungkapnya.
Selain masalah jalur, warga juga mengeluhkan dampak debug akibat aktivitas pengangkutan, terutama saat cuaca panas. Mereka menilai perusahaan tidak melakukan penyiraman jalan secara rutin.
“Kalau cuaca panas jalan berdebu dan perusahaan tidak melakukan penyiraman setiap hari,” ujarnya.
Kondisi jalan juga disebut tidak pernah diperbaiki secara maksimal. Akibatnya, ketika musim hujan tiba, jalan berubah menjadi terhambat dan menyulitkan mobilitas warga.
“Tidak ada perbaikan jalan, akhirnya ketika musim hujan berlumpur,” katanya.
Warga juga menilai jalur yang dilalui masyarakat tidak dilengkapi rambu-rambu lalu lintas sehingga dinilai belum memenuhi standar keselamatan.
“Jalur masyarakat itu tidak memiliki jalan rambu-rambu,” tambahnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas guna mencegah potensi kecelakaan maupun korban akibat kondisi tersebut.
“Kami berharap pemerintah segera mengatensi ini agar ada efek jera terhadap perusahaan. Jangan sampai ada korban baru pemerintah mau bergerak,” tutupnya.
Sementara itu, video berdurasi 23 detik yang diterima media menampilkan kondisi jalan yang dipenuhi debu akibat tidak adanya penyiraman.
Hingga berita ini ditayangkan, Humas PT IGIP, Kasmin Kalila, belum memberikan respons atas konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp. Pihak media juga masih berupaya melakukan konfirmasi kepada instansi terkait lainnya.
Laporan: Redaksi
About the Author
