FCSR Konawe Dukung Percepatan Raperda TJSLP, Tekankan Tiga Pilar HAM dalam Regulasi CSR

FCSR Konawe Dukung Percepatan Raperda TJSLP, Tekankan Tiga Pilar HAM dalam Regulasi CSR

SUARASULTRA.COM | KONAWE – Forum CSR Kabupaten Konawe menyatakan dukungan atas dorongan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara yang meminta percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Namun FCSR menekankan bahwa peraturan CSR tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus menjadikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai landasan utama.

Ketua Forum CSR Konawe, Jumran, S.IPmenegaskan bahwa Perda CSR akan lebih kuat dan berkeadilan apabila disusun berdasarkan tiga pilar HAM sebagaimana standar global dalam tata kelola korporasi modern.

“CSR harus menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar urusan administrasi laporan. Jika regulasi tidak menjamin penghormatan terhadap hak masyarakat, maka aspek HAM bisa terabaikan,” katanya.

Pemda Konawe Pilih Perbup CSR Berbasis HAM

Jumran juga menjelaskan alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe lebih memilih menyusunnya Peraturan Bupati (Perbup) CSR Berbasis HAM daripada mengajukan Perda di tingkat kabupaten. Menurutnya, Perbup lebih efisien, cepat diterapkan, dan tidak membebani anggaran daerah.

Dalam rapat pembahasan Perbup pada 31 Juli 2025, Dinas Sosial Konawe melibatkan PoskoHAM, PUSBAKUM, pelaku usaha, serta LSM untuk merumuskan ekosistem inklusif yang dapat segera terlaksana tanpa menunggu proses legislasi yang panjang.

“Perbup bisa dibahas lintas OPD dan multipihak, sehingga tidak memerlukan biaya besar seperti penyusunan Perda. Ini penting agar regulasi dasar CSR segera berjalan,” jelas Jumran.

Ia menyebutkan bahwa penyusunan Perda memerlukan anggaran besar, mulai dari penyusunan naskah akademik, konsultasi kementerian, harmonisasi, uji publik, hingga pembahasan di DPRD.

Tiga Pilar HAM Wajib Diadopsi dalam Raperda TJSLP

FCSR Konawe menekankan bahwa regulasi CSR yang ideal harus dimuat tiga pilar HAMyaitu:

Kewajiban Negara (Kewajiban Melindungi) – Pemerintah daerah wajib memastikan seluruh program CSR menghormati hak-hak masyarakat.

Tanggung Jawab Korporasi (Tanggung Jawab untuk Menghormati) – Perusahaan harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia.

Akses Pemulihan (Akses ke Pemulihan) – Masyarakat harus memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan dan pemulihan hak.

Menurut Jumran, pilar ketiga ini dapat diintegrasikan ke dalam Raperda TJSLP yang tengah didorong percepatannya oleh Kadin Sultra.

“Raperda tersebut perlu mencantumkan uji tuntas HAM, sistem pengaduan, pemulihan hak masyarakat, dan laporan CSR berbasis indikator HAM. Dengan demikian, regulasi akan lebih kuat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Perkuat Legitimasi Perusahaan dan Stabilitas Sosial

Jumran menambahkan bahwa kehadiran HAM dapat meningkatkan legitimasi perusahaan dan membangun stabilitas sosial jangka panjang, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha.

Ia menilai dorongan percepatan Raperda TJSLP oleh Kadin Sultra merupakan momentum strategi untuk memperbaiki tata kelola CSR berbasis HAM, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Dengan menyinergikan regulasi formal yang didorong Kadin Sultra dan kerangka HAM yang diusulkan Forum CSR Konawe, pemerintah dapat membangun CSR yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, gagasan Perbup CSR Berbasis HAM di Konawe menunjukkan komitmen Pemda terhadap efisiensi anggaran sekaligus penguatan keadilan sosial, bukan sekadar menjalankan program CSR yang bersifat seremonial.

Editor :