CSR Konawe Gagal Melindungi Warga: Vonis PN Unaaha Menguak Paradigma Usang yang Mengakar
Opini oleh: Jumran, S.IP
Ketua Forum CSR Konawe
Putusan Pengadilan Negeri Unaaha beberapa bulan lalu, yang menjatuhkan vonis bersalah kepada PLTU PT Obsidian Stainless Steel (OSS) atas pencemaran lingkungan, bukan sekadar kemenangan hukum bagi masyarakat.
Putusan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah pengelolaan industri di Konawe, sebuah momen yang secara terungkap mengungkap kegagalan mendasar dalam praktik Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini dijalankan di lingkar industri.
Selama bertahun-tahun, CSR di Konawe tumbuh dalam logika formalitas kewajibanbukan logika memberikan hak. Perusahaan memberikan bantuan hanya karena peraturan yang menuntutnya, bukan karena masyarakat memegang hak yang wajib dipenuhi.
Pola pikir seperti ini menjadikan CSR bukan lebih dari ritual administrasi: Pembagian paket sembako, seremonial pelatihan kosong, pembangunan fasilitas kecil yang serba simbolik, hingga laporan tahunan yang rapi namun substansi. Semua tampak baik di atas kertas, namun nihil kontribusi terhadap perlindungan masyarakat dan pemulihan lingkungan.
Putusan PN Unaaha menjadi bukti paling terang dari cacat paradigma ini. Bagaimana mungkin perusahaan yang setiap tahun menampilkan program CSR secara besar-besaran tetap dinyatakan bersalah mencemari lingkungan?
Bagaimana program CSR yang dirancang untuk “tanggung jawab sosial” justru tidak mampu mencegah kerusakan, tidak memulihkan dampak, bahkan tidak menyentuh sedikit pun penderitaan warga akibat polusi udara, polusi udara, gangguan kesehatan, hingga rusaknya ruang hidup?
Jawabannya sederhana: CSR kita berjalan di dunia paralel yang tidak berhubungan dengan realitas sosial-ekologis di lapangan.
Tidak ada garis dasar data sosial dan lingkungan.
Tidak ada pemantauan independen.
Tidak ada analisis risiko yang wajib dipublikasikan.
Tidak ada audit sosial.
Tidak ada mekanisme pemulihan yang menegakkan perusahaan secara moral dan hukum.
CSR pada akhirnya hanya menjadi bukti bahwa “perusahaan telah melakukan sesuatu” bukanlah instrumen yang menjamin keselamatan warga. CSR sibuk mengurus citra, bukan tanggung jawab substantif.
Lebih memprihatinkan lagi, masyarakat Ditempatkan dalam posisi yang sangat lemah. Dalam logika CSR berdasarkan kewajiban, warga negara dianggap sebagai penerima belas kasih, bukan subjek pemegang hak.
Mereka tidak memiliki mekanisme resmi untuk menuntut kualitas udara yang bersih, udara layak konsumsi, ruang hidup yang sehat, atau pemulihan ekologis yang memadai. Keluhan warga sering berakhir di meja birokrasi yang tebal, sementara perusahaan melindungi dirinya dengan laporan CSR penuh foto dan angka, namun hampa dari dampak perlindungan.
Pola ini bukan monopoli Konawe. Di Teluk Moramo, program CSR perusahaan tambang berjalan beriringan dengan keruhnya perairan dan semakin terpinggirkannya nelayan. Di Kolaka, perusahaan nikel memberikan bantuan sosial setiap tahun, tetapi debu tambang terus mencemari organisasi. Di wilayah pesisir yang terdampak industri sedimentasi, CSR berjalan tanpa arah, menjadi seremonial yang sama sekali tidak relevan dengan penderitaan masyarakat.
Satu kesimpulan menjadi terang: CSR di Sulawesi Tenggara lebih banyak bekerja untuk menjaga citra perusahaan dibandingkan melindungi masyarakat dari risiko sosial-ekologis.
Oleh karena itu, perubahan mendasar tidak dapat ditunda lagi. CSR harus bergeser dari logika kewajiban menuju logika hak—sebuah paradigma yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik hak asasi yang tidak boleh dinegosiasikan: hak atas lingkungan bersih, hak atas air sehat, hak atas kesehatan, hak atas ruang hidup aman, dan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan industri yang berdampak pada mereka.
CSR berbasis hak menuntut perusahaan untuk:
– identifikasi dampak secara transparan,
– mencegah risiko sebelum terjadi,
– memulihkan kerusakan secara bertanggung jawab,
– menyediakan akses keadilan bagi warga,
– serta membuka informasi menyeluruh mengenai operasional dan dampak lingkungan.
Perubahan paradigma ini tidak mungkin terjadi tanpa gerakan sosial yang kuat. Kita memerlukan gerakan yang menuntut keterbukaan dokumen CSR, mendorong audit sosial, mengawal program pemulihan ekologi, memperkuat posisi tawar warga, serta memastikan CSR menyentuh persoalan yang benar-benar mengancam masyarakat.
Gerakan ini harus melibatkan masyarakat adat, kelompok tani dan nelayan, organisasi perempuan, akademisi, aktivis lingkungan, jurnalis independen, serta tokoh lokal yang memahami konteks sosial-ekologis Konawe.
Putusan PN Unaaha adalah momentum langka yang harus dimanfaatkan dengan baik. Kita tidak boleh lagi membiarkan CSR menjadi agenda tahunan yang hanya menghasilkan foto dokumentasi. Tidak boleh ada lagi perusahaan yang sibuk menyampaikan bantuan seremonial, namun menutup mata terhadap polusi yang mengancam kehidupan warga.
CSR harus berubah menjadi instrumen keadilan sosial dan ekologis. CSR harus memastikan bahwa perusahaan yang menikmati manfaat ekonomi di Konawe juga bertanggung jawab atas memberikan hak-hak dasar warga yang terdampak.
Dan yang terpenting: masyarakat tidak meminta belas kasihan belas kasihan mereka sedang menuntut hak untuk dilindungi. ***
About the Author
