JK, Kerusuhan Poso, dan Dramatisasi di Era Algoritma
Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
OPINI- Kita hidup di era ketika kecepatan mengalahkan kedalaman, dan sensasi mengalahkan substansi. Disrupsi digital yang dijanjikan sebagai demokratisasi informasi justru melahirkan paradoks: ruang publik semakin bising, namun semakin miskin makna.
Dominasi algoritma media sosial telah mengubah cara masyarakat Indonesia memproduksi dan mengonsumsi informasi. Algoritma tidak peduli pada kebenaran. Ia hanya peduli pada keterlibatan: klik, komentar, dan bagikan.
Akibatnya, muncul fenomena yang saya sebut “budak algoritma”. Kita bukan lagi pengguna platform, melainkan pekerja sukarela yang terus memberi mesin makan dengan emosi, kemarahan, dan drama. Sebab hanya itulah yang membuat algoritma menghujani kita dengan sorotan di atas panggung.
Dalam logika algoritma, yang viral belum tentu benar. Yang benar belum tentu viral. Dan perlahan, masyarakat kita mulai percaya bahwa yang viral itulah kebenarannya. Dramatisasi menjadi mata uang baru diskursus publik.
Kasus pemecahan pernyataan Jusuf Kalla tentang konflik Poso adalah contoh terbaru tentang hal ini. Dalam sebuah forum rekonsiliasi, JK menjelaskan akar konflik Poso yang kompleks: ada faktor politik, ekonomi, ketimpangan, dan memprovokasi. Beliau menegaskan konflik itu bukan semata-mata mata agama.
Kalimat JK dipotong. Diambil hanya bagian saat beliau menyebut “ada kelompok dari luar yang membawa simbol agama”. Episode 11 detik itu kemudian dijahit dengan gambar yang lama. Narasi baru yang dikembangkan: “JK tuduh umat agama tertentu biang dibebaskan Poso”. Tentu saja ini menimbulkan bahaya lagi.
Rekaman itu viral. Akun-akun anonim menyebarkannya dengan tagar provokatif. JK dibingkai sebagai tokoh yang melahirkan kebencian berdasarkan agama. Padahal konteks utuh pidato JK justru mengajak belajar dari kisah buruk di masa lalu untuk mempertahankan rekonsiliasi dan menolak stigmatisasi agama.
Apa yang dilakukan penyebar “narasi baru” kisah yang terkandung di Poso bukan sekadar misinformasi. Ini malinformasi yang disengaja: mengambil fakta sebagian untuk menciptakan keseluruhan. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi menciptakan musuh bersama demi trafik dan mobilisasi kebencian.
Pakar komunikasi Marshall McLuhan pernah mengingatkan, “Media adalah pesan”. Di era algoritma, kalau kita pertajam pesannya jadi begini: “Algoritma adalah pesannya”.
Kata Profesor University of Toronto, Kanada ini, bentuknya lebih menentukan daripada isinya. Video berdurasi 15 detik yang memancing marah mengalahkan esai 1.500 kata yang membuka diskusi dan mengajak berpikir.
Filsuf Harry Frankfurt dalam esai “On Bullshit” (2005) pernah menulis perbedaan antara “pembohong” dan “pembual”. Tulis Profesor Emeritus Princeton University itu kira-kira “pembohong” masih peduli pada kebenaran, karena ia harus tahu yang benar untuk menyembunyikannya. Sementara “pembuluh” tidak peduli sama sekali pada kebenaran. Ia hanya peduli efek. Dalam konteks inilah, kesetiaan pada algoritma dapat kita katakan telah menghasilkan jutaan pembual digital.
Dilema komunikasi publik hari ini adalah ketika publik lebih nyaman dengan ilusi yang memuaskan biasnya daripada kebenaran yang menuntutnya berpikir. Dengan sendirinya demokrasi deliberatif menjadi mustahil. Ruang publik berubah menjadi arena emosi gladiator.
Media arus utama pun terkadang tidak imun. Tekanan lalu lintas memaksa sebagian redaksi ikut dalam perlombaan dramatisasi. Judul dibuat memikat. Potongan video diunggah tanpa verifikasi konteks. Fungsi jurnalisme bergeser dari watchdog menjadi clickdog.
Padahal, menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku mereka yang kerap kita jadikan referensi, “The Elements of Journalism (2001, 2014), kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.
Kebenaran di sini jelas bukan kebenaran versi algoritma, tapi kebenaran faktual yang diusahakan diketahui melalui disiplin verifikasi.
Filsuf Jerman Jürgen Habermas yang baru meninggalkan kita mengatakan bahwa ruang publik idealnya adalah arena di mana warga negara berdebat secara rasional demi kepentingan bersama.
Sementara hari ini, bila memakai ukuran Profesor Emeritus dari Goethe University Frankfurt itu, ruang dibajak oleh filter bubble dan echo chamber. Dalam praktiknya, kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar.
Akibatnya, diskursus tidak lagi membangun pemahaman, tetapi memperkuat polarisasi.
Kasus pelintiran cerita tentang mengekspos Poso di atas menunjukkan bagaimana satu kalimat yang dipelintir bisa memantik ulang luka lama. Yang dirugikan bukan hanya JK, tapi perdamaian yang sudah susah payah dibangun di Sulawesi Tengah.
Menjadi “budak algoritma” berarti kita kehilangan otonomi berpikir. Kita bereaksi, bukan sekedar fleksi. Kita melanjutkan, bukan memeriksa. Kita menghakimi, bukan memahami. Ini krisis epistemik yang serius bagi kebangsaan.
Peran Pers Semakin Krusial
Di titik inilah pers harus mengambil posisi. Pers tidak boleh menjadi bagian dari masalah. Pers harus kembali menjadi penjernih ruang publik. Fungsi kuras, verifikasi, dan klarifikasi adalah disinformasi vaksin terhadap pandemi.
Profesor Emeritus Wharton School, University of Pennsylvania, Edward S. Herman dan Profesor Emeritus MIT Noam Chomsky dalam “Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media” (1988, 2002) pernah mengkritik media yang tunduk pada kekuasaan.
Hari ini tantangan yang dihadapi media semakin bertambah: algoritma menjasi bentuk kekuasaan baru. Tunduk pada algoritma berarti persetujuan pada logika pasar kemarahan.
JMSI sejak awal menegaskan bahwa anggota media siber wajib berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber. Tidak ada toleransi bagi media yang sengaja memotong konteks demi dramatisasi. Itu bukan jurnalisme. Propaganda itu.
Memulihkan ruang publik butuh keberanian. Keberanian untuk tidak ikut viral, ketika viral itu dibangun di atas ringkasan. Keberanian untuk kalah cepat, asal menang benar.
Filsuf kelahiran Hannah Arendt pernah berpesan dalam “Truth and Politics” (1967): “Kebenaran faktual, jika hilang, maka hilang pula ruang bersama kita”.
Jika pers menyerah, dan ikut menjadi budak algoritma, maka tidak ada lagi benteng terakhir bagi akal sehat bangsa. ***
About the Author
