Joni Pisi Serap Aspirasi Warga Wawotobi, Infrastruktur hingga UMKM Jadi Sorotan Reses II 2026
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Anggota DPRD Kabupaten Konawe dari Fraksi PDI Perjuangan, Ir. Joni Pisi, M.Si., menggelar reses masa konferensi II tahun 2026 di Balai Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian penelitian tahap II yang sebelumnya telah dilaksanakan di Balai Desa Uelawu, Kecamatan Konawe, pada Senin (9/2/2026), dan dilanjutkan di Balai Desa Inolobu, Kecamatan Wawotobi, Selasa (10/2/2026).
Di setiap titik reses, Joni Pisi berdialog langsung dengan kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat setempat untuk menyerap berbagai aspirasi.
Di hadapan pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat Inalahi, Joni Pisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Konawe menegaskan bahwa reses merupakan momentum krusial bagi anggota dewan untuk turun langsung menyikapi konstituen.
“Reses adalah masa di mana pimpinan dan anggota DPRD bekerja di luar gedung parlemen untuk berdiskusi dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
Tujuannya menyerap, menampung, dan menyampaikan keluhan warga sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Joni Pisi.
Infrastruktur dan Listrik Jadi Kebutuhan Mendesak
Dalam dialog interaktif di Kelurahan Inalahi, berbagai aspirasi mengemuka. Warga menyarankan perbaikan dan peningkatan jalan lingkungan, pemasangan lampu jalan di lorong pasar dan wilayah RW I, serta penyambungan aliran listrik bagi sekitar 112 kepala keluarga di RW IV yang hingga kini belum menikmati layanan listrik.
Pembangunan infrastruktur dasar tersebut dinilai mendesak karena mencakup aktivitas ekonomi dan keamanan warga sehari-hari.
Dorongan Pemberdayaan dan Sosial Keagamaan
Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan aspirasi di bidang sosial keagamaan dan pemberdayaan ekonomi. Diantaranya bantuan perlengkapan alat qasidah/rebana dan pengadaan seragam bagi 90 anggota Majelis Ta’lim yang aktif.
Di sektor kesejahteraan sosial, masyarakat meminta evaluasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak lancar. Warga mengaku bantuan hanya diterima sekali, padahal seharusnya disalurkan setiap tiga bulan.
Sementara itu, pada sektor ekonomi dan ketahanan pangan, masyarakat merekomendasikan bantuan ternak ayam, budidaya ikan air tawar sistem bioflok, serta dukungan dari pelaku UMKM lokal guna meningkatkan pendapatan keluarga.
Komitmen Kawal Hingga Realisasi
Menyanggapi berbagai usulan tersebut, Joni Pisi berkomitmen untuk memilah dan memperjuangkan aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah agar dapat masuk dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan kami kawal dan perjuangkan dengan sungguh-sungguh sampai terealisasi. Pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas,” tegasnya.
Kegiatan berlangsung dengan sangat tertib dan penuh antusiasme. Hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Inalahi Rustam Tabara, S.Ap., jajaran BPD, tokoh agama, serta puluhan warga yang aktif menyampaikan masukan demi kemajuan wilayah mereka.
Laporan: Redaksi
About the Author
