Kisruh Tambang Pasir Konaweeha Menuju Damai, DPRD Konawe Dorong Legalisasi HKI
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Kisruh aktivitas penambangan pasir di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Konaweeha, Kabupaten Konawe, mulai menemukan titik terang.
Setelah sempat mengakhiri laporan ke kepolisian, para pihak kini memilih jalur dialog untuk mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan hukum, ekonomi, dan stabilitas sosial.
Ketua Forum Komunikasi Antar Suku dan Agama (FORKASA) Sulawesi Tenggara, Muh. Hajar yang sebelumnya melaporkan dugaan penambangan ilegal ke Polda Sultra, menunjukkan sikap terbuka.
Hajar menyatakan kesediaannya mencapai pencapaian persuasif bersama Pemerintah Kabupaten Konawe, DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi DPRD Konawe. Forum ini menjadi ruang dialog bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan, mulai dari aspek penegakan hukum hingga dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Dalam RDP itu, FORKASA bahkan menyatakan akan segera mencabut laporan kepolisian, dengan syarat tercapai kesepakatan bersama yang dapat diterima semua pihak.
Di balik polemik ini, tersimpan persoalan kompleks. Aktivitas penambangan pasir di DAS Konaweeha tidak hanya mencakup legalitas, tetapi juga menyentuh aspek sosial-ekonomi masyarakat.
Sejumlah sopir dump truck dan buruh pemuat pasir mengaku terdampak akibat terganggunya aktivitas penambangan.
Sementara itu, kebutuhan material pasir untuk proyek pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN di Konawe, Kendari, Kolaka Timur hingga Kolaka tetap tinggi.
Melihat kondisi tersebut, DPRD Konawe melalui Komisi II mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu forum. RDP dipimpin Ketua Komisi II, Eko Saputra Jaya, didampingi Wakil Ketua Komisi II Kristian Tandabioh bersama anggota lainnya, yakni Fakrudin, dan Sapiudin.Hadir pula pelapor, pemilik lahan, pekerja, sopir truk, dan instansi terkait.
Hasilnya, seluruh pihak sepakat mendorong legalisasi aktivitas pertambangan melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Langkah ini dinilai bukan sekadar solusi administratif, namun juga sebagai upaya meredakan konflik yang berpotensi berkepanjangan.
DPRD Konawe juga mendesak pemerintah daerah segera mengusulkan kawasan DAS Konaweeha kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar ditetapkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Penetapan status tersebut menjadi dasar hukum bagi publikasi HKI sekaligus memberikan kepastian bagi para penambang. Kesepakatan ini menjadi titik jeda dari konflik yang sempat memanas.
FORKASA sebagai pelapor menyatakan komitmennya untuk mencabut laporan di kepolisian sebagai bagian dari hasil RDP.
Meski demikian, upaya menuju legalitas penuh dan pembenahan tata kelola pertambangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Usai rapat, Ketua Komisi II DPRD Konawe, Eko Saputra Jaya, menegaskan bahwa langkah lanjutan akan difokuskan pada pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat.
Politisi muda itu menyebutkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan apakah kawasan aliran Sungai Konaweeha telah masuk ke wilayah pertambangan.
Jika belum, DPRD akan mendorong usulan tersebut kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) dan pemerintah provinsi.
Eko juga menekankan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap pasir Konaweeha sangat tinggi. Sungai tersebut menjadi sumber bahan utama bagi berbagai kebutuhan pembangunan.
“Jika tidak ada pasokan dari Konaweeha, maka pembangunan akan terhambat. Oleh karena itu, DPRD mendukung penuh pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat guna memudahkan publikasi HKI,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD Konawe berkomitmen mengawali proses pengurusan izin hingga ke tingkat provinsi. Dalam waktu dekat, saya akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memetakan kondisi sungai, sekaligus mengumpulkan para penambang guna bersama-sama mengurus legalitas.
“Kami akan meredam dan kawal proses ini sampai tuntas, agar para penambang memiliki izin resmi dan aktivitas bisa berjalan sesuai aturan,” pungkas Eko.
Laporan: Sukardi Muhtar
About the Author
